Gerakan protes mengecam pemerintah Hongkong terhadap keberadaan RUU Ekstradisi meluas dan berdampak pada lumpuhnya bandara, berikut sejumlah fakta yang terjadi

Posted on

Gerakan protes mengecam pemerintah Hongkong terhadap keberadaan RUU Ekstradisi meluas dan berdampak pada lumpuhnya bandara, berikut sejumlah fakta yang terjadi.

Setelah rakyat sipil dan para mahasiswa melakukan gerakan mengecam sejak Maret 2019 lalu, kini Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan para pekerja medis mulai menunjukkan suara turut menentang pemerintah.

PNS Hong Kong yang selama ini cenderung konservatif dan enggan disorot publik secara tak terduga ikut serta mendukung gerakan mengecam pemerintah.

Ribuan PNS akan berkumpul menggelar aksi protes di jalanan Hong Kong pada Jumat malam (2/8/2019).

Gelombang protes direncanakan di seluruh Hong Kong akhir pekan ini, serta pemogokan yang dapat membuat kota terhenti.

Protes di Hong Kong yakni bekas koloni Inggris yang kembali ke China pada tahun 1997, menimbulkan salah satu tantangan populis paling berat kepada penguasa Partai Komunis di Beijing.

Situasi di Hong Kong memanas sejak tiga bulan lalu saat masyarakat sipil dan mahasiswa menentang Rancangan Undang-undang (RUU) ekstradisi yang memungkinkan orang-orang di Hong Kong dikirim ke China daratan untuk diadili.

Protes terhadap RUU ekstradisi yang sekarang ditangguhkan, telah berkembang menjadi tuntutan untuk demokrasi yang lebih besar dan menuntut pengunduran diri pemimpin Hong Kong Carrie Lam.

Di bawah pemerintahan China, Hong Kong telah diizinkan untuk mempertahankan kebebasan yang luas, seperti peradilan yang independen.

Namun, kemunculan RUU ekstradisi dinilai sebagai langkah baru China dalam pawai tanpa henti menuju kontrol daratan.

Berikut sejumlah fakta yang dihimpun Tribunnewswiki.com dari Tribunnews :

Pertama Kalinya Pegawai Pemerintah Turun ke Jalan

Dalam surat terbuka yang dikeluarkan sekelompok PNS meminta Lam menanggapi lima tuntutan publik yakni mencabut sepenuhnya RUU ekstradisi, berhenti menyebut aksi protes sebagai kerusuhan, mengesampingkan semua tuduhan terhadap warga yang ditangkap, membentuk komisi penyelidikan independen, dan memulai kembali reformasi politik.

“Saat ini orang-orang Hong Kong sudah di ambang kehancuran. Selama ini masyarakat selalu berperilaku baik dan menikmati kebebasan tingkat tinggi.

Sangat disayangkan kita telah melihat penindasan yang ekstrim terjadi,” tulis perwakilan PNS dalam suratnya seperti melansir Reuters, Jumat (3/8/2019), dikutip dari artikel Malam Ini Ribuan PNS Hong Kong Akan Turun ke Jalan Protes RUU Ekstradisi.

Pemerintah Hong Kong mengimbau, sebanyak 180.000 pegawai negeri sipil kota itu harus mempertahankan sikap netral dalam politik.

Para pekerja medis juga berencana untuk berdemonstrasi Jumat malam dengan skala besar yang direncanakan Mong Kok, Tseung Kwan O dan distrik Barat.

Bentrokan antara demonstran dan polisi menjadi semakin memanas.

Polisi telah dikritik karena penggunaan kekuatan yang berlebihan dan gagal melindungi pengunjuk rasa dari serangan dari apa yang diduga politisi oposisi merupakan geng kriminal yang menyusup.

Pemerintah RI harus memiliki rencana kedaruratan (contingency plan) mengantisipasi memburuknya situasi di Hong Kong.

Direktur Migrant Care Wahyu Susilo, mengatakan situasi ini akan bertambah genting apabila polisi Hong Kong kembali melakukan aksi represif membubarkan demonstrasi.

Atas situasi tersebut, Migrant Care meminta pemerintah Indonesia untuk segera menyiapkan langkah dan rencana kedaruratan mengingat besarnya pekerja migran Indonesia di Hong Kong sejumlah 250 ribu.

“Situasi tersebut pasti akan mempengaruhi rasa aman mereka untuk bekerja dan bermobilitas,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (12/8/2019), dikutip dari artikel Situasi di Hong Kong Memburuk, Ini Permintaan Migrant Care.

Langkah yang harus segera dilakukan adalah untuk sementara menghentikan arus masuk calon pekerja migran ke Hong Kong hingga tenggat waktu tertentu.

Pemerintah RI hendaknya berkonsolidasi pula dengan pemerintah negara-negara tujuan pekerja migran ke Hong Kong seperti Filipina, Nepal, India dan lain-lain untuk mendesak pemerintah Hong Kong menjamin keselamatan para pekerja migran.

“Jika suatu semakin memburuk, opsi evakuasi merupakan langkah yang bisa dipertimbangkan terutama untuk kawasan-kawasan dengan tingkat konflik yang tinggi,” katanya.

AP II Minta Penumpang Cek Status Penerbangan ke Hongkong

PT Angkasa Pura II (Persero) mengimbau penumpang pesawat tujuan Hong Kong memastikan kepada maskapai terkait status penerbangan mereka.

Hal ini menyusul adanya gangguan operasional di Hong Kong International Airport pada Senin, (12/8/2019).

Adapun di Bandara Internasional Soekarno-Hatta terdapat tiga maskapai yang melayani penerbangan langsung Jakarta – Hong Kong yakni Cathay Pacific, Garuda Indonesia, dan China Airlines.

Penerbangan Cathay Pacific rute Jakarta – Hong Kong sudah ada yang dibatalkan kemarin.

Ilustrasi maskapai Cathay Pacific
Ilustrasi maskapai Cathay Pacific

Sementara itu, penerbangan ke Hong Kong juga dilayani melalui Bandara Internasional Kualanamu oleh Cathay Dragon.

Ph. SVP of Corporate Secretary PT Angkasa Pura II (Persero) Achmad Rifai mengatakan Angkasa Pura II juga akan mengkonfirmasi status penerbangan ke masing-masing maskapai.

“Kami imbau bagi penumpang yang sudah memegang tiket penerbangan ke Hong Kong juga menanyakan status penerbangan mereka sehingga dapat melakukan antisipasi atau memilih alternatif lain,” ujar Achmad Rifai dalam keterangannya, Selasa (13/8/2019), dikutip dari artikel Pasca Kerusuhan, AP II Minta Penumpang Cek Status Penerbangan ke Hongkong.

“Sebelum menuju bandara, kami berharap penumpang dengan tujuan Hong Kong sudah mengkonfirmasi jadwal penerbangan ke maskapai,” imbuhnya.

Hong Kong International Airport sendiri dalam situs resminya menyatakan pada hari ini (Selasa, 13 Agustus 2019) akan mulai melakukan penjadwalan ulang penerbangan yang berdampak pada pergerakan penerbangan.

Penumpang diharapkan selalu memperhatikan informasi penerbangan terbaru melalui situs resmi bandara tersebut.

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri RI mengimbau, warga negara Indonesia (WNI) yang akan berpergian maupun Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hongkong, memantau aplikasi SafeTravel dalam memandu situasi terkini Hongkong, menyusul pecahnya aksi demonstrasi yang menutup aktivitas Bandara, pada Senin (12/8/2019).

Plt Juru Bicara Kemenlu RI Teuku Faizasyah mengatakan, dari aplikasi tersebut WNI dapat meningkatkan kehati-hatian dan memandu WNI selama berpergian dan beraktivitas di luar negeri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *