Menggunakan VPN untuk Facebook yang kena blokir gambar dan video

Posted on

Menggunakan VPN untuk Facebook yang kena blokir gambar dan video

Sejak tanggal 21 Mei 2019 pihak kominfo melakukan pembatasan fitur untuk media sosial Facebook dan Instagram serta Whatsapp.

Pengguna Facebook di seluruh Indonesia tidak akan bisa mengunduh atau mengunggah dokumen berupa gambar ataupun video melalui facebook, instagram dan WA.

Ada beberapa cara agar kita bisa bermain facebook “normal” seperti biasa yakni dengan menggunakan Virtual Private Network VPN, sehingga pengguna terbaca berasal dari negara lain dan bukan dari Indonesia.

Jaman MiRC dulu jika kena blokir dan tidak bisa terhubung ke server MiRC maka digunakan pula bounce yang berlokasi di luar negeri.

Namun penggunaan VPN untuk FB, IG dan WA bukan tanpa resiko, berikut adalah beberapa resiko yang mungkin timbul.

Data Pribadi Anda Bisa Dicuri, Inilah 3 Bahaya Pakai VPNAndroid Saat Pemerintah Batasi WA, FB, IG

Yakin mau pakai VPN saat pemerintah memutuskan membatasi penggunaan media sosial?

Simak dulu ulasan berikut sebelum ada menjadi kejahatan korban pencurian data kejahatan siber berkedok VPN gratisan.

Saat ini banyak beredar Tips dan panduan memakai VPN saat media sosial seperti Facebook, Whatsaap, Instagram dan sejenisnya dibatasi oleh pemerintah.

Cara pakai VPN saat ini sedang tersebar melalui WhatsApp.

Apa itu VPN?

Sejak Rabu (22/5/2019) siang, pengguna aplikasi WhatsApp, Instagram, dan Facebook mengeluhkan pembatasan akses yang dilakukan pemerintah.

Pembatasan WhatsApp, Instagram, dan Facebook untuk mencegah penyebaran kabar hoaks saat unjuk rasa bertajuk Aksi 22 Mei.

Sulitnya mengakses aplikasi WhatsApp, Instagram, dan Facebookmembuat sejumlah pengguna internet terutama pegguna sistim operasi Android mencoba memakai Virtual Private Network ( VPN) yang tersedia gratis melalui toko aplikasi Google Play Store.

Namun, di balik gratisnya VPN, tahukah anda bahayamenggunakan VPN melalui smartphone karena terdapat akses mobile banking dan digunakan dalam transaksi.

Pada saat ini, banyak pengguna Android menggunakan VPNgratis untuk mengakses internet.

VPN adalah koneksi antarjaringan yang sifatnya pribadi.

Dilakukan melalui jaringan internet publik dan memungkinkan pengguna untuk bertukar sumber daya secara pribadi melalui jaringan internet publik.

Banyak yang menyebut jika koneksi internet melalui VPN lebih aman ketimbang koneksi internet biasa.

Namun, rupanya VPN juga memiliki risiko yang wajib Anda ketahui.

Dikutip TribunSolo.com dari Life Hacker, Selasa (2/10/2018), sebuah penelitian dilakukan peneliti dari Data61/CSIRO, UC Berkeley, UNSW Sydney, dan UCSI mengungkap jika aplikasi Android yang menggunakan VPN ternyata cukup berisiko.

Total ada 283 aplikasi VPN yang diuji para peneliti.

Hasilnya, ada beberapa bahaya, seperti adware, trojan, malvertising, atau bahkan spyware.

Anda juga pantas was-was, sebab 18 persen dari total aplikasi VPN di Android tersebut sama sekali tidak mengenkripsi data penggunanya.

Untuk lebih jelasnya, baca ulasan berikut.

Salah satu bahaya yang wajib diantisipasi ketika menggunakan VPN gratis ialah penjualan data ilegal.

Solusi untuk menghindari masalah ini ialah menggunakan VPN berbayar, sebab jenis VPN berbayar memiliki aturan ketat dan jaminan terkait penjualan data.

Dikutip TribunSolo.com dari sejumlah sumber, di berbagai negara bahkan ada dugaan penyedia VPN gratis ini menjual data ke pihak ilegal.

Adapun pihak ilegal yang dimaksud adalah seperti korporasi pengirim spam e-mail atau hacker.

Kemudian risiko kedua saat menggunakan VPN gratisan ialah kemungkinan pihak penyedia layanan malah menggunakan IP Address sebagai Network Endpoint.

Apa itu Network Endpoint?

Network Endpoint ini berguna untuk meningkatkan bandwith layanan VPN untuk meningkatkan kecepatan internet pemakai internet lainnya.

Bahkan, beberapa sumber menyebut ada kemungkinan Network Endpoint dijual.

Risiko lain penggunaan VPN gratisan adalah serangan Man in the Middle, yakni serangan terhadap sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain.

Ada potensi si penyerang berada di tengah jalur komunikasi dan menggunakannya untuk membaca, membajak, mencuri data, atau paling buruk adalah menyisipkan malware.

Bahaya lain yang bisa muncul dalam penggunaan VPN gratisan adalah potensi bocornya data dan IP ke publik.

Sebab, secara sistematis, VPN bekerja seperti terowongan yang mana koneksi pengguna melewati jalur khusus untuk dalam mengakses internet.

Mengakses internet menggunakan VPN gratisan kadang kala juga membuat koneksi menjadi lebih lambat.

Yang namanya terowongan, maka bukan tidak mungkin juga jika jalur tersebut memiliki banyak kebocoran.

Apabila alamat IP bocor ke publik, maka pengguna internet bersangkutan akan menghadapi ancaman serius yaitu malware dan hacker.

Selama ini, banyak penyedia layanan VPN gratis yang mengandalkan pendapatan dari iklan-iklan yang dipasang di website mereka, sehingga bahaya Adware bisa saja mengancam.

Secara umum inilah tiga bahaya yang mengancam jika menggunakan layanan VPN:

  1. Pencurian data

Mengakses internet melalui VPN dengan ponsel sama saja mempermudah penjahat siber mencuri data yang ada di ponsel pengguna.

Seperti dijelaskan sebelumnya, saat ponsel terhubung dengan server penyedia VPN, maka pemilik serverbisa melihat seluruh isi lalu lintas data pada ponsel yang terhubung.

Data pribadi yang dicuri bisa berupa data yang ditransmisi selama ponsel terhubung, seperti mengekstrak komunikasi, mencuri data usernamepassword, data finansial, dan data penting lainnya.

Kamu tentu tidak mau kan data penting seperti data kartu kredit dan login internet banking yang tidak dilindungi dengan baik, akan bocor ke tangan orang jahat.

  1. Disusupi malware

Ponsel yang terhubung ke sembarang VPN juga berisiko disuntikkan malware. Tahu sendiri kan kalau ponselmu sudah diselipkan malware, maka penjahat tersebut bisa melakukan apa saja yang menguntungkan buat mereka dan merugikanmu tentunya.

  1. Pemalsuan profil

Kasus Cambridge Analytica yang membuat profil pengguna dari data Facebook juga bermuara dari penggunaan VPN yang tidak aman.

Dengan membuat profil palsu orang tertentu di Facebook, penjahat siber bisa membuat peta kebiasaan kita dan dimanfaatkan untuk mengarahkan opini si pengguna.

Jadi dengan tiga risiko tersebut, kamu masih mau berselancar di dunia maya melalui VPN? Mengapa tidak mendukung upaya pemerintah menciptakan suasana yang kondusif dengan puasa medsos sementara waktu?

Hambat Penyebaran Hoaks

Sementara, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI melakukan pembatasan sementara terhadap fitur media sosial dan pesan instan demi menghambat penyebaran hoaks seputar aksi demo dan kerusuhan 22 Mei 2019.

Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Rudiantara mengatakan pengguna sejumlah media sosial tidak bisa mengirim dan menerima video dan foto untuk sementara waktu.

“Pembatasan dilakukan terhadap platform media sosial, fitur-fitur media sosial, tidak semuanya, dan messaging system, ” ujar Rudiantara, Rabu (22/5/2019).

Berdasar pengamatan BBC News Indonesia, platform media sosial populer di Indonesia seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook sulit diakses menggunakan seluler sejak Rabu (22/5/2019) siang.

Akses video dan foto hanya bisa dilakukan via jaringan nirkabel atau WiFi.

Layanan teks dan berbagi lokasi tampaknya masih tersedia.

Telegram dan VPN

Saat WhatApp down dan error karena penggunaannya sedang dibatasi, warganet di Tanah Air menyiasatinya agar tetap lancar berkomunikasi melalui aplikasi pesan instan.

Pantauan Tribun-Timur.com, ada 2 cara alternatif dipakai.

Pertama, dengan menggunakan VPN.

Ada sejumlah aplikasi VPN untuk menembus blokiran WhatsApp.

Cara ini ramai disebar melalui WhatsApp oleh netizen.

Kedua, menggunakan Telegram.

Telegram memiliki fitur yang sama dengan WhatsApp dan bukan jadi sasaran pemblokiran oleh pemerintah, saat ini.

Melalui Telegram, pengguna dapat mengirim pesan dan bertukar foto, video, stiker, audio, dan tipe file lainnya.

Telegram juga menyediakan pengiriman pesan ujung ke ujung terenkripsi opsional.

Menkominfo Sarankan Warga ke Media Mainstream

Pengamat kebebasan berinternet memperingatkan bahwa pembatasan terhadap media sosial dan layanan perpesanan oleh pemerintah jangan sampai menjadi preseden.

Menteri Rudiantara mengatakan, akses ke sejumlah media sosial tersebut dibatasi karena perannya dalam penyebaran konten hoaks.

“Kita tahu modusnya adalah posting di media sosial, Facebook, Instagram, dalam bentuk video, meme, dan foto. Kemudian screen capture (tangkap-layar), viralnya bukan di media sosial, tapi di messaging system WhatsApp,” jelas Rudiantara.

Salah satu hoaks yang beredar adalah adanya pengunjukrasa yang tewas tertempus peluru tajam aparat.
Salah satu hoaks yang beredar adalah adanya pengunjukrasa yang tewas tertempus peluru tajam aparat. (ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA)

“Jadi kita semua akan mengalami pelambatan kalau kita download (mengunduh) atau upload (mengunggah) video dan foto. Karena viralnya yang negatif besarnya mudaratnya ada di sana,” imbuhnya.

Kini, kata Rudiantara, berita terkini terkait dengan aksi 22 Mei 2019 pun hanya bisa diakses melalui media arus utama.

“Yang biasanya main di media online, media sosial, sekarang kita kembali sementara ke media mainstream,” cetusnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Wiranto mengatakan pemerintah belum dalam memastikan sampai kapan pembatasan itu akan berlangsung.

Menkominfo RI, Rudiantara
Menkominfo RI, Rudiantara (TRIBUNNEWS.COM)

Namun, dia memastikan langkah ini dilakukan bukan untuk bertindak “sewenang-wenang”, melainkan “suatu upaya untuk mengamankan negeri ini.”

“Kita bersama-sama memiliki negeri ini, jadi berkorban dua-tiga hari untuk enggaklihat gambar kan tak apa-apa,” ujar Wiranto.

Peneliti dari Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara atau SAFEnet, Matahari Timoer, menilai langkah pemerintah bisa diterima sebagai langkah darurat.

Pasalnya, menurut Matahari, hoaks tidak bisa dilawan hanya dengan informasi yang benar.

“Orang yang menyebarkan hoaks itu tidak bisa disadarkan hanya dengan ‘eh ini hoaks’. Itu saya ngalamin banget, saya mendapatkan informasi di grup, saya katakan itu hoaks, saya sebarkan tautan dari Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia), mereka enggak percaya. Mereka lebih percaya dengan informasi yang mereka dapatkan dari pimpinannya, dari lingkungannya, dari orang-orang yang memang satu perjuangan dengan mereka, satu aliran politik, satu identitas politik.”

“Nah, dalam situasi yang semakin rumit per 21 Mei tadi pagi, dan antisipasi 22 Mei ini saya pikir membatasi akses untuk menyebarkan image dan video itu perlu dilakukan oleh pemerintah,” kata Matahari menjelaskan.

Namun, ia mewanti-wanti bahwa pemerintah juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat dengan melaporkan secara transparan mengenai efektivitas pembatasan akses ini.

“Pemerintah juga harus memberikan laporan kepada publik apakah efektif apa yang sudah dilakukan, informasi-informasi seperti apa yang dengan pembatasan seperti itu akhirnya tidak sampai, tidak menyebar,” kata Matahari.

Ia juga memperingatkan, jangan sampai pembatasan akses ini menjadi preseden — bahwa setiap ada masalah, pemerintah lantas menutup akses media sosial untuk masyarakat.

Kerusuhan yang terjadi di sejumlah tempat setelah pengumuman hasil rekapitulasi suara pemilu 2019 telah mengakibatkan enam orang meninggal dunia. Polisi mengatakan kerusuhan tersebut sudah diatur dan disebabkan oleh provokator

Sebelumnya telah diberitakan

TNI – POLRI !! Berhasil amankan ratusan perusuh bayaran di kawasan Thamrin.

Dihimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terpancing isu aksi 22 mei .

NKRI Harga Mati !

terduga perusuh bayaran
terduga perusuh bayaran

Sebelumnya telah diberitakan

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah sudah mengetahui dalang dari aksi kerusuhan yang terjadi setelah unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (21/5/2019). Wiranto memastikan, aparat keamanan akan bertindak tegas.

Hal itu disampaikan Wiranto dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019). “Kami sebenarnya, dari hasil investigasi saat ini, sudah tahu dalang aksi tersebut. Aparat keamanan dengan seluruh kekuatan akan bertindak tegas secara hukum,” kata

Wiranto. Baca juga: Polri Duga Kerusuhan Direncanakan, Begini Kronologinya

Wiranto mengatakan, berdasarkan rangkaian peristiwa hingga kerusuhan pecah, pihaknya melihat ada upaya membuat kekacauan nasional. Hal itu, kata dia, terlihat dari pernyataan tokoh-tokoh yang kemudian menyalahkan aparat keamanan atas jatuhnya korban jiwa. Wiranto melihat ada upaya membangun kebencian hingga antikepada pemerintah.

Baca juga: Polisi Duga Kericuhan Dipicu Massa Bayaran, Ditemukan Amplop Berisi Uang

Padahal, kata dia, ada aksi brutal yang dilakukan kelompok lain selain pengunjuk rasa. Ia menyebut kelompok itu adalah preman bayaran. Mereka menyerang petugas, merusak asrama Polri di Petamburan, membakar sejumlah kendaraan, dan aksi brutal lain. “Saya katakan tidak, jangan sampai diputarbalikkan. Pada saat menghadapi demonstrasi, aparat keamanan diinstruksikan Kapolri, Panglima TNI, untuk tidak bersenjata api. Senjata disimpan di gudang. Aparat menggunakan perisai dan pentungan,” kata Wiranto. “Sehingga tidak mungkin aparat keamanan membunuh rakyat aksi demo,” kata Wiranto.

Sebelumnya telah diberitakan

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan, aksi yang berujung ricuh pada Selasa (21/5/2019) malam di depan Gedung Bawaslu dan Rabu (22/5/2019) dinihari di kawasan Petamburan dan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dilakukan oleh perusuh. Menurut Wiranto, ada skenario untuk membuat kekacauan yang bertujuan menyerang aparat keamanan dan menimbulkan antipati terhadap pemerintahan yang sah. “Ada skenario untuk membuat kekakcauan, menyerang aparat keamanan, dan menciptakan antipati kepada pemerintahan yang sah,” kata Wiranto, dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu siang. Baca juga: Wiranto Minta Waspada Kelompok Teroris Sabotase Aksi Demo 22 Mei Aksi oleh kelompok perusuh ini dilakukan hampir bersamaan setelah berakhirnya aksi yang dilakukan oleh sekelompok massa yang menolak hasil Pilpres 2019. “Ada perusuh yang melakukan penyerangan asrama keluarga Brimob dan polisi tinggal. Tujuannya menciptakan kekcauan hingga menimbulkan korban. Korban ini kemudian dituduhkan kepada aparat kemanana bahwa aparat keamanan yang melakukan,” kata Wiranto. Menurut Wiranto, aparat sudah mengetahui para pelaku dan identitasnya. “Preman yang dibayar, bertato. Siapa dia, pengakuannya gimana, agar jelas. Jangan sampai dilemparkan ke pemerintah, seolah pemerintah sewenang-wenang, diktator, aparat keamanan menyerang rakyat. Jangan sampai kita terkecoh,” papar Wiranto. Baca juga: Wiranto: Masyarakat Tetap Tenang, Aparat Keamanan Akan Tegas Tanpa Pandang Bulu Wiranto juga menegaskan, agar tak ada fakta yang diputarbalikkan karena aparat keamanan yang bertugas mengamankan aksi tidak membawa senjata api. “Jadi tidak mungkin aparat keamanan bunuh rakyat dalam aksi demo. Korban itu jatuh saat perusuh serang Brimob, bakar mobil,” kata dia. Ia mengingatkan agar masyarakat tak mudah terpengaruh terhadap informasi-informasi yang dinilai tidak rasional.

Sebelumnya telah diberitakan

Dari Selasa (21/5/2019) malam hingga Rabu (22/5/2019) siang, Polda Metro Jaya mengamankan 101 orang yang diduga provokator dalam kerusuhan di kawasan Tanah Abang

JAKARTA, KOMPAS.com — Dari Selasa (21/5/2019) malam hingga Rabu (22/5/2019) siang, Polda Metro Jaya mengamankan 101 orang yang diduga provokator dalam kerusuhan di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Argo menyebut, jumlah orang yang diamankan bisa bertambah karena polisi terus melakukan penangkapan terduga provokator. “Bertambah terus, sudah 101 (yang ditangkap),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dihubungi Kompas.com, Rabu. Baca juga: Tertunduk, 20 Terduga Provokator Kerusuhan Tanah Abang Tiba di Polda Metro Jaya Sebelumnya diberitakan, sejumlah kericuhan terjadi dari dini hari hingga pagi ini. Kericuhan dilaporkan terjadi di dekat Asrama Brimob, Tanah Abang, hingga kawasan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kericuhan tersebut disebabkan ulah provokator yang berasal dari luar Jakarta. “Namun, yang saya sesalkan massa yang masuk dari luar Jakarta sekitar pukul 23.00 sehingga memprovokasi kejadian tersebut,” ujar Karopenmas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo dari tayangan Breaking News Kompas TV, Rabu (22/5/2019). Ia mengatakan, massa dari luar Jakarta tersebut yang memicu masyarakat, yang awalnya hendak pulang justru kembali lagi.  Baca juga: TNI-Polri Mediasi dengan Massa, Kerusuhan di Flyover Slipi Mereda Argo telah meminta masyarakat untuk tidak menelan mentah-mentah informasi yang tersebar di media sosial. Aparat kepolisian selalu berjaga di lokasi untuk mengamankan situasi. “Jangan mudah percaya informasi di media sosial. Disaring dulu sebelum di-sharing,” kata Argo seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Hingga Rabu Siang, Polisi Tangkap 101 Terduga Provokator Kerusuhan”, https://megapolitan.kompas.com/read/2019/05/22/13504481/hingga-rabu-siang-polisi-tangkap-101-terduga-provokator-kerusuhan.
Penulis : Rindi Nuris Velarosdela
Editor : Robertus Belarminus

 

Sebelumnya telah diberitakan

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepolisian mengamankan lebih dari 20 orang yang diduga provokator dalam aksi unjuk rasa massa di depan Gedung Bawaslu RI yang kemudian berujung ricuh, Selasa (21/5/2019) malam hingga Rabu (22/5/2019) dini hari. “Saat ini aparat kepolisian sudah mengamankan lebih dari 20 orang yang diduga pelaku provokator dan melakukan tindak pidana lainnya,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo saat dihubungi, Jakarta, Rabu, seperti dikutip Antara. Menurut dia, para pelaku provokator adalah massa yang berasal dari luar Jakarta. Mereka saat ini ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat untuk dimintai keterangan. Baca juga: Polri: Para Provokator dari Luar Jakarta “Kami sudah sampaikan jauh-jauh hari bahwa akan ada pihak ketiga yang akan memanfaatkan situasi unjuk rasa tersebut. Oleh karenanya kami minta masyarakat agar tidak terprovokasi,” katanya. Terkait dengan video viral di media sosial yang memperlihatkan ditemukannya beberapa selongsong peluru dalam kerusuhan, pihaknya meragukan bila selongsong tersebut milik Polri. Baca juga: Polisi Tak Dibekali Peluru Tajam, Polri Sebut Hoaks Penembakan Pengunjuk Rasa Pasalnya anggota Polri yang ditugaskan mengamankan unjuk rasa di Bawaslu tidak dilengkapi dengan senjata api. Namun, saat ini, Polri masih mengecek kebenaran video tersebut. “Bahwa aparat keamanan dalam pengamanan unjuk rasa tidak dibekali dengan peluru tajam dan senjata api,” katanya.

Editor : Sandro Gatra

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *